Nilai-Nilai Dasar Pancasila

Pancasila sebagai nilai dasar fundamental negara Republik Indonesia memiliki suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Nilai dasar merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang sedikit banyak bersifat mutlak. Kita menerimanya sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Sila-sila dalam pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat hierarkhis dan sistematis. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa dalam tiap aspek kehidupan kemanusiaan kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.
Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga dari negara sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila kedua). Untuk terwujudnya suatu negara sebagai organisasi hidup manusia maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Sehingga dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal-mula kekuasaan negara. Maka merupakan suatu keharusan bahwa negara harus bersifat demokratis hak serta kekuasaan negara. Suatu keharusan bahwa negara harus dijamin baik sebagai individu maupun secara bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama dari selurh warga negaranya maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warganya, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) (hakikat sila kelima).
Nilai-nilai di ataslah yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang merupakan nilai dasar Pancasila.
Secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya essensi nilai-nilai Pancasila bersifat Universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada Negara lain walaupun namanya bukan Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri menunjukkan adanya sifat-sifat umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
b. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.
c. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental dan suatu sumber hokum positif Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki tertib hokum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hokum yang tertinggi dan tidak dapat diubah secara hokum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup Negara.
Sedangkan nilai-nilai subjektif pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai pancasila itu bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana dijelaskan seprti berikut :
a. Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsaIndonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut timbul atas pemikiran dan dan kristalisai nilai luhur bangsa.
b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
c. Nila-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai: kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikian, kebijaksanaanm etis, estetis dan nilai religious yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa (Darmodiharjo dalam Pryo Sularso : 2008)
Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan das solen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi das sein atau kenyataan.

Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Negara.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsfat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hokum dalam Negara Indonesia. Sehingga secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hokum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri Negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Sebagaimnan ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966. Bahkan dasar fundamental moral yang dituangkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut juga harus mendasari moral dalam kaitannya politik luar negeri Indonesia.
Sehingga, hendaknya upaya perbaikan kondisi dan nasib bangsa ini didasarkan pada moralitas, terutama pada moral ketuhanan dan kemanusiaan dalam bingkai dasar Pancasila.
Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila
Sila-sila Pancasila merupakan sesuatu system nilai, oleh karena itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan hirarkis. Sehingga meskipun dijelaskan secara rinci dalam sila-sila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitanya satu sama lain. Adapun nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ketuhanan yang maha esa ini meliputi dan menjiwai keempat sila yang lainnya. Terkandung nilai bahwa Negara yang Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara. Moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintah Negara, hokum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan.
Nilai ketuhanan merupakan nilsi tertinggi dan bersifat mutlak. Kebebasan manusia harus diletakkan dalam kerangka kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi paham ateisme. Demikian juga kebebasan akal manusia juga harus diletakkan di bawah nilai Ketuhanan, sehingga tidak ada tempat bagi kritik atas dasar akal terhadap nilai keTuhanan Yang Maha Esa.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara, HAM, menjunjung tinggi harkat dari matrabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan tempatnya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (Hak Asasi) harus dijamin dalam peraturan perundangan Negara. Kemanusia yang Adil dan Beradab mengandung suatu nilai kesadaran moral dan tinggah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan nilai dan norma kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusaiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, bermoral dan berbudaya.
Demikianlah kemudian berikutnya nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan.

3. Sila Persatuan Indonesia
Dalam sila Persatu Indonesia terkandung nilai, Negara adalah merupakan persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk Negara ; Suku, Ras, Kelompok, golongan maupun agama. Perbedaan diantaranya merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan cirri khas masing-masing elemen. Konsekuensinya Negara adalah beranekaragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu perasatuan yang dilukisan dalam suatu semboyan : “Bhineka Tunggal Ika”. Negara memberikan kebebasan atas individu golongan, suku, ras, maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat :
a. adanya perbedaan yang harus disertai tanggungjawab baik terhadap masyarakat maupun secara moralterhadap Tuhan Ynag Maha Esa.
b. menjunjung tinggi harkat dan martabat
c. menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuaan hidup bersama
d. mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku maupun agama, karena perbedaan adalah bawaan kodrat manusia
e. mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama
f. mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi azas musyawarah
g. mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar tercapainya tujuan bersama
seterusnya nilai-nilai tersebut dikongkritkan dalam kehidupan bersama yaitu, kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, aspek hokum dan perundangan
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalm sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Dalam sila tersebut terkandung niali yang merupakn jutuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Yaitu, keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.
Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah :
a. Keadialn distributive yaitusuatu hubungan keadilan antara Negara terhadap rakyatnya
b. Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap negaranya
c. Keadilan komunitatif adalah hubungan keadilan antara warga Negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik
Sehingga untuk mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuan tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar segala pelaksanaanya adalah keyakinan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Disinilah perwujudan manusia sebagai makhluk social yang religious dalam etika kehidupan berbangsa.

Daftar Pustaka
Tim Dosen Pendidikan Pancasila IKIP PGRI Madiun.2008.Pendidikan Pancasila untuk kalangan sendiri.Madiun
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CCwQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fbisikankalbu.files.wordpress.com%2F2008%2F11%2F4-santiaji-pancasila.pdf&ei=qphxUPidCIjkrAfF1IHgDQ&usg=AFQjCNHmOVMXkcLH6AKvboc73GJ54iRSnA&sig2=q_kMWFKPCf_C01L2XlUlqw diakses 7 oktober 2012 online
http://depidpu.blogspot.com/2012/01/nilai-nilai-dasar-instrumental-dan.html diakses 7 oktober 2012. online

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s